INDONESIAN'S DEMOCRACY

Feodalisme dan Otorianisme sudah dan atau akan kita tinggalkan karena tidak relevan dan membuat sengsara bagi mayoritas rakyat, lalu tertatih-tatih kita akan mencoba membangun demokrasi dinegara yang multi etnik ini, dan kemarin Presdien SBY mengngkapkan hal-hal yang esensial dan factual tentang demokrasi di Indonesia. Saya kutip Kompas; Nusa Dua, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, demokrasi Indonesia masih di kalangan elite politik selama beberapa dekade perjalanan politik bangsa. "Keelitan ini tidak sehat untuk demokrasi bangsa, apalagi korupsi, kolusi, dan nepotisme masih berkembang," kata Yudhoyono dalam pidato pembukaan Konferensi Asosiasi Konsultan Politik Internasional atau IAPC di Hotel Grand Hyatt, Bali, Senin (12/11). Pernyataan Presiden yang dirilis oleh KOMPAS ini, menjadi catatan tentang pejalanan demokratisasi di Indonesia dan harus ditemukan jalan keluarnya, dan menarik untuk memunculkan pertanyaan, Mengapa demokrasi masih dikalangan elit? pertama; elit tidak memahami demokrasi, sehingga apa yang mereka jalankan saat ini sudah dianggap benar, kedua, elit memahahi demokrasi adalah juga kedaulatan rakyat, tetapi tidak mau mendistribusikan demokrasi kepada rakyat karena sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada dan atau tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendistribusikan demokrasi kepada rakyat. dan yang terjadi, kelompok-kelompok ini hanya menunggu sampai adanya tekanan yang kuat yang biasanya muncul dari rakyat bersama NGO, Akademisi, dan jurnalis menggugat persoalan ini. Mestinya kesadaran yang dimiliki oleh Presiden ini tidak hanya disampaikan didepan forum international, tetapi juga disampaikan dalam aktivitas presiden keseharian, karena presiden pimpinan tertinggi eksekutif yang memiliki gaung yang luas dan memiliki kekuatan sumber berita. Dan persoalan ini juga mestinya menjadi agenda penting diparlemen, sehingga kualitas parlemen sebagai wakil rakyat semakin baik dalam mendorong proses demokratisasi. Demokrasi dalam ranah politik adalah bagaimana rakyat memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan memiliki saluran-saluran politik untuk mengaktualisasikan kepentingannya. Demokrasi dalam ranah ekonomi adalah bagaimana rakyat dapat memenuhi dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya; makan, perumahan, gizi dan pendidikan. Dan pemerintah sebagai pemegang mandat berdasarkan kontrak sosial pendirian negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut, hal ini terang dan tegas diatur dalam konstitusi kita. Demokrasi dalam ranah budaya adalah rakyat memiliki hak untuk mengembangkan entitas, comunitas, dan nilai-nilai yang diyakininya (dalam hal nilai-nilai yang diyakininya bertentangan dengan kelompok lain maka pemerintah dapat menjadi mediator~pendekatan hukum adalah yang terakhir) dalam sebuah negara, dan pemerintah memiliki mandat untuk memastikan kondisi ini berjalan secara natural. Saya berharap penasehat politik presiden dapat merumuskan langkah-langkah kongkrit untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia lebih sederhana dan jelas, otherwise demokrasi ini akan jalan ditempat dan yang terburuk adalah semakin tidak jelas arahnya karena tidak memiliki peta.