Demacratization in South East Asia

Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pekan lalu dikawasan Asia Tenggara, Presiden RI mendapat penghargaan atas proses demokratisasi di Indonesia; gabungan partai politik dan NGO di Malaysia melakukan rally yang diikuti kurang lebih 100.000 massa yang tersebar dibeberapa titik di Kuala lumpur, Aun San Syu Ki untuk pertama kalinya setelah tahunan, diizinkan bertemu dengan para pengurus partai politiknya~Liga Nasional Demokrasi. Sementara itu , Thailand sedang mempersiapkan pemilu setelah adanya kup terhadap terhadap pemerintahan Thaksin, di Manila selalu dibayang-bayangi kup yang memaksa presiden Arroyo untuk mengambil langkah-langkah taktis untuk memperkuat dukungan terhadap dirinya. Dari semua fenomena ini, menggambar bahwa dalam hal jaminan dan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, dikawasan ini masih bermasalah, terutama Malaysia dan Burma; di Malaysia, institusi negara mayoritas menyatakan bahwa rally 10 November adalah ilegal~dengan pendekatan formalistik ini justru merugikan proses demokratisasi~karena yang harus dilihat adalah substansinya yaitu kritik atas pemilu yang tidak tranparan dan jujur, dugaan korupsi di birokrasi, dan dominasi penyelenggaraan negara oleh satu partai yang cenderung melakukan pengingkaran-pengingkaran terhadap amanat konstitusi yang melahirkan nepotisme dan kolusi. Di Burma, meskipun pendeta Budha telah mengeluarkan seluruh kekuatannya~dan berdarah-darah~ untuk menurunkan junta militer, tetap saja junta menyatakan menolak untuk mundur bahkan kompromipun tidak dan akan tetap menjalankan peta demokrasi yang telah mereka tawarkan selama ini. Indonesia, Philippine dan Thailand juga tak luput dari merosotnya kualitas jaminan dan pengakuan atas hak-hak sipil dan politik, apakah aspirasi yang selama ini muncul benar-benar merupakan aspirasi dari kepentingan mayoritas rakyat? jawabannya cenderung tidak dan belum, sebagaimana presiden SBY sendiri mengakui bahwa demokrasi masih berlangsung dikalangan elit.